Kota Pekalongan: Sejarah
Nama Kota Pekalongan (Gemeente Pekalongan) dapat ditelusuri pada arsip dokumen Keputusan Pemerintah Hindia Belanda (Gouvernements Besluit) Nomor 40 tahun 1931. Nama Pekalongan diambil dari kosakata bahasa Jawa 'Along' (dapat banyak) dan di bawah lambang kota tertulis 'Pek-along-an'. Hal ini diikuti dengan keputusan DPRD Kota Besar Pekalongan tanggal 29 Januari 1957 dan tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1958, serta persetujuan Pepekupeda Teritorium 4 dengan SK Nomor KTPS-PPD/00351/II/1958 yang menyatakan bahwa nama Pekalongan berasal dari kata 'Pek-Along-An' yang berarti pendapatan atau dalam bahasa Jawa Krama disebut dengan 'Pangangsalan'.
Meskipun terdapat cerita bahwa nama Pekalongan berasal dari laku Tapa Kalong Tumenggung Bahureksa, nama Pekalongan atau Pakalongan sudah ada sejak periode Majapahit di Jawa. Nama Pakalongan telah muncul dalam naskah Sunda kuno bertarikh abad ke-15 akhir atau ke-16 awal bertajuk Bujangga Manik. Dalam perjalanannya, Bujangga Manik menyebut Pakalongan sebagai salah satu wilayah atau kota yang dilaluinya di negeri Jawa setelah melewati perbatasan negeri Sunda dan Jawa di sungai Pemali yang berada di Brebes. Selain Pakalongan, ia juga menyebut wilayah lain di sekitar Pekalongan, yakni Arega Sela (Rogoselo), Batang, dan Pamalang (Pemalang). Berdasarkan catatan dinasti Song, Pekalongan sudah ada sejak abad ke-12 sebagai salah satu pelabuhan negeri Jawa.
Pada pertengahan abad ke-19 di kalangan kaum liberal Belanda muncul pemikiran etis, yang selanjutnya dikenal sebagai politik etis, yang menyerukan Program Desentralisasi Kekuasaan Administratif yang memberikan hak otonomi kepada setiap Keresidenan dan Kota Besar serta pembentukan dewan-dewan daerah di wilayah administratif tersebut.
Pemikiran kaum liberal ini ditanggapi oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dengan dikeluarkannya Staatbland Nomor 329 Tahun 1903 yang menjadi dasar hukum pemberian hak otonomi kepada setiap residensi dan untuk Kota Pekalongan. Hak otonomi ini diatur dalam Staatblaad Nomor 124 tahun 1906 tanggal 1 April 1906 tentang Decentralisatie Afzondering van Gelmiddelen voor de Hoofplaatss Pekalongan uit de Algemenee Geldmiddelen de dier Plaatse yang berlaku sejak tanggal ditetapkan. …