Kabupaten Rote Ndao: Sejarah
Wilayah Rote Ndao semula adalah bagian dari Wilayah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang yang dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958. Wilayah Rote Ndao terdiri dari 3 wilayah pemerintahan kecamatan yaitu Kecamatan Rote Timur, Kecamatan Rote Tengah dan Kecamatan Rote Barat. Selanjutnya setelah berjalan 4 tahun lamanya, maka terjadilah pemekaran wilayah di Rote Ndao menjadi 8 kecamatan sehubungan dengan adanya keinginan masyarakat untuk membentuk Kabupaten Otonom bagi Rote Ndao.
Namun karena situasi keuangan Negara yang tidak memungkinkan sehingga pembentukan Kabupaten Otonom Rote Ndao belum dapat dilakukan. Untuk itu, pada tahun 1968 Gubernur Nusa Tenggara Timur mengeluarkan keputusan agar wilayah Rote Ndao dibentuk sebagai Wilayah Koordinator Schap dalam wilayah hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang dan menunjuk D.C. Saudale, sebagai Bupati.
Pada tahun 1979 terjadi perubahan status Wilayah Koordinator Schap Rote Ndao menjadi wilayah pembantu Bupati Kupang untuk Rote Ndao. Setelah tujuh kali berganti periode kepemimpinan maka dalam tahun 2000 timbul keinginan kuat dari masyarakat, baik yang berada di wilayah Rote Ndao maupun dukungan dari orang Rote yang berada di Kupang dan di Jakarta mengusulkan agar Wilayah Pemerintahan Pembantu Bupati Rote Ndao ditingkatkan menjadi Kabupaten definitif.
Usulan tersebut didukung dengan adanya pernyataan sikap dari 300 tokoh masyarakat, tokoh adat yang mewakili masyarakat dari 19 Nusak, kepada pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, melalui Pemerintah Kabupaten Kupang (sebagai Kabupaten Induk). Atas dasar usulan tersebut maka setelah melalui pengkajian dan mekanisme pembahasan sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku maka pada tanggal 10 April 2002 oleh Pemerintah Pusat dan DPR - RI menetapkan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Christian Nehemia Dillak, SH sebagai Bupati Rote Ndao.