Kuala Lumpur: Sejarah
Sejarah modern Kuala Lumpur dimulai pada tahun 1850-an, ketika Raja Abdullah membayar buruh Cina untuk membuka tambang timah yang baru dan lebih besar. Mereka tiba di muara Sungai Gombak dan Sungai Klang untuk membuka tambang di Ampang.
Tambang-tambang ini berkembang menjadi kawasan perdagangan yang semakin diterima sebagai kota perbatasan. Banyak kemelut yang dialami Kuala Lumpur, seperti Perang Saudara Selangor, wabah penyakit, kebakaran, dan banjir. Di penghujung abad ke-19, Mohamed Taib bin Haji Abdul Samad seorang saudagar Melayu asal Minangkabau, membuka kawasan Chow Kit dan Kampung Bahru sebagai kawasan permukiman masyarakat Melayu.
Pada tahun 1880, ibu kota Selangor dipindah dari Klang ke Kuala Lumpur yang jauh lebih strategis. Pada tahun 1881, kebakaran dan banjir menghancurkan struktur kayu dan atap Kuala Lumpur. Residen Inggris di Selangor, Frank Swettenham, bertindak dengan mewajibkan semua bangunan dibangun dari batu bata dan ubin saja. Kebanyakan bangunan baru menyerupai rumah toko di Cina Selatan, dengan ciri "kaki lima". Transportasi ke kota ini dipermudah dengan pembangunan jalur kereta api. Pembangunan semakin pesat pada tahun 1890-an, sehingga didirikan sebuah Lembaga Kebersihan (Sanitary Board). Pada tahun 1896, Kuala Lumpur dipilih sebagai ibu kota "Negeri-Negeri Melayu Bersekutu" yang baru.
Berbagai komunitas datang menetap di Kuala Lumpur. Kaum Cina menetap di sekitar pusat perdagangan Medan Pasar di sebelah timur Sungai Klang. Orang Melayu, Chettiar, dan India Muslim menetap di sepanjang Java Street (kini Jalan Tun Perak). Lapangan yang kini dikenal sebagai Lapangan Merdeka, merupakan pusat kantor pemerintahan Inggris.
Pada masa Perang Dunia Kedua, Kuala Lumpur dikuasai oleh tentara Jepang dari 11 Januari 1942 hinggga 15 Oktober 1945. Pada tahun 1957, Federasi Malaya berhasil meraih kemerdekaan dari Britania Raya, dan Kuala Lumpur dipilih menjadi ibu kota. Setelah pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, kota ini juga dipilih sebagai ibu kota negara.
Kota ini menjadi saksi dari kerusuhan etnis yang meletus antara orang Melayu dengan orang Cina pada tanggal 13 Mei 1969. Kerusuhan ini disebabkan oleh ketidakpuasan orang Melayu terhadap keadaan sosio-politik mereka saat itu. Kerusuhan 13 Mei menewaskan sekitar 196 jiwa, dan memicu perubahan kebijakan ekonomi negara.
Kuala Lumpur memperoleh status kota pada tahun 1972, dan menjadikannya permukiman pertama di Malaysia yang mendapatkan status tersebut sejak kemerdekaan. Pada 1 Februari 1974, Kuala Lumpur menjadi wilayah federal, sehingga ibu kota Selangor dipindah ke Shah Alam pada tahun 1978.
Pada tahun 1998, sebuah gerakan politik yang dikenal sebagai "Reformasi" berlangsung di kota ini. Gerakan ini disebabkan oleh pemecatan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Pendukung Anwar turun ke jalan dan meminta reformasi di tubuh pemerintahan.
Putrajaya dinyatakan sebagai wilayah federal dan pusat pemerintahan Malaysia pada tanggal 1 Februari 2001. Fungsi-fungsi eksekutif dan yudikatif dipindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Namun, Parlemen Malaysia dan kediaman resmi Yang di-Pertuan Agong masih berada di Kuala Lumpur.