Kabupaten Sidoarjo: Sejarah
=== Etimologi ===
Nama “Sidoarjo” berakar pada serangkaian perubahan leksikal dari bentuk Sanskerta Siddhakaryya, yang bermakna “karya yang telah sempurna”, yang melalui pelesapan konsonan rangkap dalam fonologi Jawa Kuna berangsur‑angsur terucap sebagai Sidokare atau Sidokarie pada masa Islam dan awal kolonial Hindia Belanda. Penafsiran filologis lain menyebut Sidokare sebagai gabungan kata Jawa sido (“jadi”) dan kare (“tertinggal”), konotasi negatif yang mendorong Bupati pertama R.T.P. Tjokronegoro mengusulkan penggantian nama wilayah tersebut. Selain itu beredar etimologi yang mengaitkan karakter hidrologi delta Brantas, yakni dari kata sidho (“mata air” atau “sumber air”) dan arjo (varian ungkapan arep jumeno, “berkumpul”), sehingga Sidoarjo dipahami sebagai “tempat berhimpunnya mata air”. Versi populer lain menafsirkan sido dengan arti “jadi/berhasil” dan arjo dengan arti “mulia” atau “makmur”, menjadikan toponim ini doa akan kesejahteraan penduduknya. Secara yuridis, wilayah ini semula diresmikan sebagai Kabupaten Sidokarie lewat Staatsblad No. 6 tanggal 31 Januari 1859, lalu dengan Staatsblad No. 32 tanggal 28 Mei 1859, atas permohonan Tjokronegoro, berganti menjadi Kabupaten Sidho‑Ardjo, ejaan yang segera disederhanakan menjadi Sidoarjo.
Sidoarjo dahulu dikenal sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Janggala. Pada masa kolonialisme Hindia Belanda, Sidoarjo merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya (saat ini Gresik). Nama daerahnya pada masa itu ialah Sidokare. Daerah Sidokare dipimpin oleh seorang patih bernama R. Ng. Djojohardjo, bertempat tinggal di kampung Pucang Anom yang dibantu oleh seorang wedana yaitu Bagus Ranuwiryo yang berdiam di kampung Pangabahan. Pada 1859, berdasarkan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 9/1859 tanggal 31 Januari 1859 Staatsblad No. 6, daerah Kabupaten Surabaya dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Sidokare dipimpin R. Notopuro (kemudian bergelar R.T.P. Tjokronegoro) yang berasal dari Kasepuhan. Ia adalah putra dari R.A.P. Tjokronegoro, Bupati Surabaya. Pada tanggal 28 Mei 1859, nama Kabupaten Sidokare yang memiliki konotasi kurang bagus diubah namanya menjadi Kabupaten Sidoarjo.
Setelah R. Notopuro wafat tahun 1862, maka kakak almarhum pada tahun 1863 diangkat sebagai bupati, yaitu Bupati R.T.A.A. Tjokronegoro II yang merupakan pindahan dari Lamongan. Pada tahun 1883 Bupati Tjokronegoro pensiun, sebagai gantinya diangkat R.P. Sumodiredjo pindahan dari Tulungagung tetapi hanya 3 bulan saja menjabat sebagai Bupati karena wafat pada tahun itu juga, dan R.A.A.T. Tjondronegoro I diangkat sebagai gantinya.
Pada masa Pedudukan Jepang (8 Maret 1942–15 Agustus 1945), daerah delta Sungai Brantas termasuk Sidoarjo juga berada di bawah kekuasaan Pemerintahan Militer Jepang (yaitu oleh Kaigun, tentara Laut Jepang). Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu. Permulaan bulan Maret 1946, Belanda mulai aktif dalam usaha-usahanya untuk menduduki kembali daerah ini. Ketika Belanda menduduki Gedangan, pemerintah Indonesia memindahkan pusat pemerintahan Sidoarjo ke Porong. Daerah Dungus (Kecamatan Sukodono) menjadi daerah rebutan dengan Belanda. Tanggal 24 Desember 1946, Belanda mulai menyerang kota Sidoarjo dengan serangan dari jurusan Tulangan. Sidoarjo jatuh ke tangan Belanda hari itu juga. …