Kabupaten Blora: Sejarah
=== Masa kerajaan Kadipaten Jipang ===
Blora berada di bawah pemerintahan Kadipaten Jipang pada abad XVI, yang pada saat itu masih di bawah pemerintahan Demak. Adipati Jipang pada saat itu bernama Aryo Penangsang, yang lebih dikenal dengan nama Aria Jipang. Daerah kekuasaannya meliputi Pati, Lasem, Blora, dan Jipang sendiri. Akan tetapi, setelah Jaka Tingkir (Hadiwijaya) mewarisi takhta Demak, pusat pemerintahan dipindah ke Pajang. Dengan demikian, Blora masuk Kerajaan Pajang.
Kerajaan Pajang tidak lama memerintah, karena direbut oleh Kerajaan Mataram yang berpusat di Kotagede, Yogyakarta. Blora termasuk wilayah Mataram bagian timur atau daerah Bang Wetan. Pada masa pemerintahan Pakubuwana I (1704-1719) daerah Blora diberikan kepada putranya yang bernama Pangeran Blitar dan diberi gelar Adipati. Luas Blora pada saat itu 3.000 karya (1 karya = ¾ hektare). Pada tahun 1719–1727 Kerajaan Mataram dipimpin oleh Amangkurat IV, sehingga sejak saat itu Blora berada di bawah pemerintahan Amangkurat IV.
Pada saat Mataram di bawah Pakubuwana II (1727–1749), terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Mangkubumi dan Mas Syahid, Mangkubumi berhasil menguasai Sukawati, Grobogan, Demak, Blora, dan Yogyakarta. Akhirnya Mangkubumi diangkat oleh rakyatnya menjadi raja di Yogyakarta.
Berita dari Babad Giyanti dan Serat Kuntharatama menyatakan bahwa Mangkubumi menjadi raja pada tanggal 1 Sura tahun Alib 1675, atau 11 Desember 1749. Bersamaan dengan diangkatnya Mangkubumi menjadi raja, maka diangkat pula para pejabat yang lain, di antaranya adalah pemimpin prajurit Mangkubumen, Wilatikta, menjadi Bupati Blora.
Blora di bawah Kasultanan Perang Mangkubumi diakhiri dengan perjanjian Giyanti, tahun 1755, yang terkenal dengan nama 'palihan nagari', karena dengan perjanjian tersebut Mataram terbagi menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Surakarta di bawah Pakubuwana III, sedangkan Yogyakarta di bawah Sultan Hamengku Buwana I. Di dalam palihan nagari itu, Blora menjadi wilayah kasunanan sebagai bagian dari daerah Mancanegara Timur, Kasunanan Surakarta. Akan tetapi bupati Wilatikta tidak setuju masuk menjadi daerah Kasunanan, sehingga dia pilih mundur dari jabatannya.
Sejak zaman Pajang sampai dengan zaman Mataram, Kabupaten Blora merupakan daerah penting bagi Pemerintahan Pusat Kerajaan, hal ini karena Blora terkenal dengan hutan jatinya. Blora mulai berubah statusnya dari apanage menjadi daerah kabupaten pada hari Kamis Kliwon, tanggal 2 Sura tahun Alib 1675, atau tanggal 11 Desember 1749 Masehi, yang sampai sekarang dikenal dengan Hari Jadi Kabupaten Blora. Adapun bupati pertamanya adalah Wilatikta. …