Kota Samarinda: Sejarah
Samarinda yang dikenal sebagai kota seperti saat ini dulunya adalah salah satu wilayah Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martapura. Pada abad ke-13 Masehi (tahun 1201–1300), sebelum dikenalnya nama Samarinda, sudah ada perkampungan penduduk di enam lokasi yaitu Pulau Atas, Karangasan (Karang Asam), Karamumus (Karang Mumus), Luah Bakung (Loa Bakung), Sembuyutan (Sambutan) dan Mangkupelas (Mangkupalas). Penyebutan enam kampung di atas tercantum dalam manuskrip Surat Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara yang ditulis oleh Khatib Muhammad Tahir pada 30 Rabiul Awal 1265 H (24 Februari 1849 M).
Pada tahun 1565, terjadi migrasi suku Banjar dari Batang Banyu ke daratan Kalimantan bagian timur. Ketika itu rombongan Banjar dari Amuntai di bawah pimpinan Aria Manau dari Kerajaan Kuripan (Hindu) merintis berdirinya Kerajaan Sadurangas (Pasir Balengkong) di daerah Paser. Selanjutnya suku Banjar juga menyebar di wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara, yang di dalamnya meliputi kawasan di daerah yang sekarang disebut Samarinda.
Sejarah bermukimnya suku Banjar di Kalimantan bagian timur pada masa otoritas Kerajaan Banjar juga dinyatakan oleh tim peneliti dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1976): “Bermukimnya suku Banjar di daerah ini untuk pertama kali ialah pada waktu kerajaan Kutai Kertanegara tunduk di bawah kekuasaan Kerajaan Banjar.” Inilah yang melatarbelakangi terbentuknya bahasa Banjar sebagai bahasa dominan mayoritas masyarakat Samarinda di kemudian hari, walaupun telah ada beragam suku yang datang, seperti Bugis dan Jawa.
Kesultanan Kutai Kertanegara menjadikan Samarinda sebagai kota bandar atau pelabuhan sejak tahun 1732 atau bersamaan dengan pemindahan ibu kota Kerajaan Kutai dari Kutai Lama ke Pemarangan-Jembayan. Selanjutnya, kedatangan Kolonialis Belanda di wilayah Kesultanan Kutai pada 1844 disertai penaklukan, mengukuhkan Samarinda sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda di Oost Borneo dengan penempatan jabatan Asisten Residen. Kemudian Gubernur jenderal Hindia Belanda menerbitkan Surat Keputusan No. 75 tanggal 16 Agustus 1896 yang menetapkan status Kota Samarinda sebagai Vierkante-Paal, yakni wilayah satu pal persegi pusat birokrasi politik dan ekonomi. Pada masa Pergerakan Nasional 1908–1942, Samarinda menjadi pusat pendidikan rakyat dan gerakan kebangsaan di Kalimantan Timur. Samarinda terus berfungsi sebagai pusat perjuangan dan revolusi di Kaltim mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945.
Pada 1953–1957 Samarinda dijadikan ibu kota Daerah Istimewa Kutai. Sejak 1957 Samarinda resmi sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Pada 21 Januari 1960 Samarinda dibentuk sebagai Kotapraja yang dimekarkan dari Daerah Istimewa Kutai. Kemudian dengan pemberlakuan Undang-undang No. 18 Tahun 1965 Samarinda berubah statusnya dari Kotapraja menjadi Kotamadya. Berikutnya, sejak 1999 meningkat menjadi Kota berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999. Samarinda terus berkembang sebagai pusat birokrasi, ekonomi, edukasi, dengan pendudukyang beragam etnis dan religi, tetapi tetap mengapresiasi kultur lokal Kalimantan yang bernuansa Banjar, Kutai, dan Dayak.
Mengenai asal-usul nama Samarinda, tradisi lisan penduduk Samarinda menyebutkan, asal-usul nama Sama rendah dilatarbelakangi oleh posisi sama rendahnya permukaan Sungai Mahakam dengan pesisir daratan kota yang membentenginya. Tempo dulu, setiap kali air sungai pasang, kawasan tepian kota selalu tenggelam. …