Johor Bahru: Sejarah
Akibat perselisihan antara orang Melayu dan Bugis, Kesultanan Johor-Riau mengalami perpecahan pada 1819; daratan utama Kesultanan Johor dikuasai oleh Temenggong Daeng Ibrahim, sementara Kesultanan Riau-Lingga berada di bawah kendali orang Bugis. Temenggong ingin membentuk pusat pemerintahan yang baru untuk Kesultanan Johor dengan maksud untuk mendirikan sebuah dinasti dengan nama Temenggong. Temenggong sebelumnya sudah menjalin hubungan yang erat dengan Inggris, dan Inggris sendiri ingin mengendalikan aktivitas dagang di Singapura, sehingga ditandatanganilah sebuah perjanjian antara Sultan Ali Iskandar Shah dengan Temenggong Ibrahim di Singapura pada 10 Maret 1855. Berdasarkan perjanjian tersebut, Ali akan dimahkotai sebagai Sultan Johor dan memperoleh $5.000 (dolar Spanyol) ditambah dengan tunjangan sebesar $500 setiap bulannya. Sebagai gantinya, Ali harus menyerahkan kedaulatan wilayah Johor (kecuali Kesang di Muar) kepada Temenggong Ibrahim. Setelah isi perjanjian tersebut diberlakukan, Temenggong mengganti nama kawasan tersebut menjadi Iskandar Puteri dan memerintahnya dari Telok Blangah, Singapura.
Pada masa itu, kawasan Iskandar Puteri masih berupa hutan belantara, sehingga Temenggong mencoba menarik pendatang Tionghoa dan Jawa untuk membuka lahan dan mengembangkan ekonomi pertanian di Johor. Orang-orang Tionghoa menanami wilayah tersebut dengan lada dan gambir, sementara orang-orang Jawa menggali parit, membangun jalan, dan menanam kelapa. Seorang pengusaha Tionghoa yang bernama Wong Ah Fook juga tiba pada masa itu, dan pada saat yang sama sistem Kangchu dan sistem kontrak buruh Jawa mulai diberlakukan. Setelah Temenggong tutup usia pada 31 Januari 1862, kota tersebut berganti nama menjadi "Johor Bahru"; Temenggong digantikan oleh putranya, Abu Bakar, dan pusat pemerintahannya di Telok Blangah dipindah ke Johor Bahru pada 1889.
Pada permulaan pemerintahan Abu Bakar, Inggris hanya mengakuinya sebagai maharaja ketimbang sultan. Pada 1855, Kantor Kolonial Inggris mulai mengakui statusnya sebagai sultan setelah pertemuan Abu Bakar dengan Ratu Victoria. Setelah terjadinya sebuah perang saudara, Abu Bakar berhasil merebut kembali wilayah Kesang dengan bantuan dari Inggris, dan ia lalu membenahi infrastruktur dan ekonomi pertanian kota tersebut. Infrastruktur seperti Masjid Negeri dan Istana Besar dibangun dengan bantuan dari Wong Ah Fook, yang telah membina hubungan yang erat dengan sultan semenjak kedatangannya pada masa kekuasaan Temenggong. Abu Bakar lalu memerintah dengan mengikuti contoh Inggris, dan juga menerapkan sebuah konstitusi yang dikenal dengan nama Undang-undang Tubuh Negeri Johor (Konstitusi Negari Johor). Meskipun Inggris telah lama menjadi penasihat Kesultanan Johor, wilayah tersebut belum dikendalikan secara langsung oleh pemerintah kolonial Inggris. Kekuasaan secara langsung baru dimulai pada tahun 1914 (pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim), setelah status penasihat diangkat menjadi status yang mirip dengan "Residen" di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu.
Di Johor Bahru, proyek perpanjangan jalur kereta api Semenanjung Malaya diselesaikan pada 1909, dan pada 1923 pembangunan Jalan Layang Johor–Singapura juga telah dituntaskan. Johor Bahru mengalami perkembangan yang biasa-biasa saja pada masa antara Perang Dunia Pertama dan Kedua. Gedung sekretariat yang disebut Gedung Sultan Ibrahim diselesaikan pembangunannya pada 1940, karena pemerintah kolonial Inggris berupaya menyederhanakan sistem pemerintahan Johor. …