Kabupaten Muara Enim: Sejarah
Nama “Muara Enim” berasal dari kata “Muara” yang berarti pertemuan sungai, dan “Enim” yang merupakan nama sungai utama yang membelah wilayah ini: Sungai Enim.
Berdasarkan cerita rakyat “Asal Mula Berdirinya Semende”, puyang (Nenek Moyang) masyarakat Semende di Muara Enim adalah enam orang dari Pagaruyung, Sumatera Barat, dan satu orang dari Basemah, Sumatera Selatan. Konon puyang dari Pagaruyung yakni Tuan Raja, Alim Raja, Legam Bumi, Raja Ngekop, Nakan Adin, dan Sarna Wali. Sementara dari Suku Basemah bernama Prabu Sahmat. Selain itu, banyak juga yang berasal dari Jawa dan Banten
Abad ke-13 Masehi, Islam diperkenalkan di Muara Enim Penduduk Muara Enim zaman dahulu memiliki hubungan dagang dengan Kayu Agung dan Palembang, lagipula Muara Enim pernah menjadi wilayah Kesultanan Palembang. Saat Palembang berperang dengan Belanda, banyak tokoh agama dari pedalaman, termasuk Muara Enim, ikut mati dalam perang sehingga terjadi krisis ulama, dan kemudian Belanda menduduki Muara Enim.
Berdasarkan sejarah, Kabupaten Muara Enim pada masa pendudukan Hindia Belanda, marga-marga di sepanjang Sungai Enim, mulai dari marga Semendo Darat sampai ke marga Tamblang Patang Puluh Bubung. Kemudian, marga-marga di sepanjang Sungai Lematang mulai dari marga tamblang ujan mas hingga marga sungai rotan digabung menjadi satu wilayah administratif dengan nama "Onderafdeling Lematang Ilir" yang tunduk dengan Afdeling Palembangsche Boven Landen dengan asisten residen yang bertempat di Lahat. Batu bara mulai digali Belanda pada tahun 1919.
Pada masa pendudukan Jepang, wilayah yang dikenal dengan nama Lematang Ilir diubah menjadi Lematang Sijo dan dibentuk wilayah administratif baru yang dikenal dengan Lematang Ogan Tengah, selanjutnya dikenal dengan nama Kawedanan Lematang Ogan Tengah.
Ketika masa awal kemerdekaan Indonesia, hasil sidang Dewan Keresidenan Palembang pada tanggal 20 November 1946 dalam surat Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah, wilayah Kawedanan Lematang Ilir dan Lematang Ogan Tengah digabung menjadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah (LIOT). Panitia Sembilan dibentuk untuk bertanggung jawab atas pembentukan LIOT, dan hasil karya panitia tersebut disimpulkan dalam bentuk laporan yang terdiri dari 10 bab, dangan judul Naskah Hari Jadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah dan telah dikukuhkan dengan surat keputusan Bupati Lematang Ilir Ogan Tengah (LIOT) tanggal 14 Juni 1972 No. 47/Deshuk/1972. Tanggal 20 November tersebut kemudian menjadi hari jadi Kabupaten Muara Enim. Namun, dasar hukum pembentukan Kabupaten Muara Enim juga tertuang dalam Undang-undang nomor 28 tahun 1959, tanggal 26 Juni 1959.
Kabupaten LIOT dibentuk pada Masa Bersiap, sehingga jabatan kepala daerah dipegang oleh Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Selatan antara tahun 1946-1950. Adapun Bupati non-gubernur pertama Muara Enim adalah Amaludin.
Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 2642/2/B/1980, pada tanggal 1 April 1980 nama Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah berubah menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, dan dengan berlakunya Undang-undang No. …